Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1.         Menyusun,         mereview,   mengharmonisasikan,         dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pendapatan daerah, penatausahaan keuangan dan barang milik daerah.

2.         Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran potensi pajak daerah

3.         Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak daerah

4.         Peningkatan kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

5.         Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan baik melalui media cetak maupun tatap muka

6.         Melakukan penagihan tunggakan pajak daerah

7.         Penegakan peraturan secara lebih ketat

8.         Penyediaan layanan pajak daerah yang mudah dan cepat

9.         Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi pajak daerah

10.     Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah pengampu pendapatan daerah lainnya (retribusi daerah)

11.     Meningkatkan penerimaan PAD melalui hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah

12.     Melaksanakan sensus pajak PBB.

13.     Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait

14.     Meningkatkan kualitas sistem pajak online

15.     Pembenahan sistem administrasi pajak daerah

16.     Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur

17.     Penyusunan RKPD, KUA/ PPAS dan APBD dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan

18.     Meningkatkan sistem online dalam penyampaian RKA OPD agar berjalan lancar

19.     Penyusunan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang ada

20.     Meningkatkan koordinasi terhadap seluruh organisasi perangkat daerah pengampu pendapatan daerah dan instansi terkait

21.     Memprioritaskan alokasi belanja daerah sesuai visi misi kepala daerah

22.     Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien oleh perangkat daerah

23.     Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD

24.     Pengelolaan anggaran kas secara optimal

25.     Perlu diberikan kesamaan persepsi mengenai indikator kinerja, output, outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan

26.     penyusunan APBD sesuai perencanaan

27.     Penguatan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

28.     Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah pada bendahara

29.     Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait pengelolaan keuangan daerah

30.     Penguatan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah

31.     Implementasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah melalui penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah

32.     mengembangkan sistem informasi manajemen barang milik daerah

33.     mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah

34.     mengintensifkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah

35.     penguatan regulasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah

36.     mengembangkan sistem informasi manajemen keuangan daerah

37.     meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan DPRD dalam penyusunan dan pembahasan LPP APBD

38.     meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan

39.     melakukan pembinaan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah

40.     Menyusun program / rencana kerja perangkat daerah

41.     Pengembangan Sistem Informasi manajemen

42.     Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur

43.     Pemenuhan pendukung administrasi perkantoran

44.     Menyusun laporan realisasi keuangan dan kinerja

 

Kebijakan

         Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1.        Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah

2.        Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur

3.        peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subyek dan obyek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan

4.        upaya memperluas subyek dan obyek pajak serta penyesuaian tarif

5.        Peningkatan peran dan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah

6.        Peningkatan peran masyarakat dalam rangka verifikasi data WP PBB

7.        Pengembangan sistem informasi pajak online sesuai kebutuhan

8.        Peningkatan komitmen antara eksekutif dan legistatif dalam penyusunan APBD secara tepat waktu

9.        Penguatan dan peningkatan peran seluruh organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan dalam mencapai target pendapatan daerah

10.     Peningkatan komitmen dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran yang sudah dijabarkan dalam progam dan kegiatan secara efektif dan efisien

11.     Penyusunan kebijakan daerah dalam rangka perencanaan dan penganggaran keuangan daerah

12.     Penyempurnaan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

13.     Penguatan dan peningkatan koordinasi dengan pihak yang mengelola keuangan daerah

14.     penyempurnaan regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah

15.     peningkatan koordinasi dengan pihak yang mengelola barang milik daerah

16.     Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur

17.     Penataan administrasi barang milik daerah

18.     peningkatan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

19.     Penyusunan kebijakan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

20.     Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana dan sumber daya aparatur

21.     Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

         22.   Penyusunan  perencanaan dan laporan realisasi keuangan dan kinerja perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku.