PAJAK DAERAH DAN MANFAATNYA

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat, baik pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan pajak digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

 

DASAR HUKUM

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.    Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hotel;

4.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Restoran;

5.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hiburan.

PAJAK HOTEL

·      Pajak Hotel dalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

·      Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

·      Yang termasuk Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, yang meliputi :

1.    fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek antara lain : wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan oleh satu Wajib Pajak;

2.    fasilitas penunjang penginapan antara lain : telepon, faksimil, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel;

3.    jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

·      Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

·      Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

·      Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

·      Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).

·      Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel.

·      Contoh perhitungan Pokok Pajak hotel terutang :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hotel dalam bulan April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Hotel Rp. 50.000.000,-

b.      Pokok Pajak Hotel yang terutang adalah 10% x Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

PAJAK RESTORAN

·      Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

·      Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

·      Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain;

·      Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

·      Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

·      Bagi pengusaha restoran dan sejenisnya yang telah memungut pajak pada konsumen tetapi nilai penjualannya di bawah Rp. 15.000.000,- perbulan, wajib menyetor pajaknya ke Kas Daerah.

·      Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

·      Tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).

·      Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran.

·      Contoh perhitungan Pokok Pajak Restoran terutang :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha restoran dalam bulan April 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Restoran Rp. 45.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Restoran yang terutang adalah 10% x Rp. 45.000.000 = Rp. 4.500.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).

PAJAK HIBURAN

·      Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

·      Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

·      Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

·      Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

·      Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah yang yang seharusnya diterima yang dimaksud termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

 

·      Tarif pajak yang ditetapkan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran meliputi :

a.    Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, tarif pajaknya 20% (dua puluh persen);

b.    Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen)

c.     Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, tarif pajaknya 50% (lima puluh persen);

d.    Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre), tarif pajaknya 35% (tiga puluh lima persen);

e.    Permainan billyard, golf dan bowling, tarif pajaknya            30% (tiga puluh persen);

f.     Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, tarif pajaknya  30% (tiga puluh persen);

g.    Pertandingan olah raga berbagai cabang olahraga, tarif pajaknya 15% (lima belas persen).

h.    Pameran yang bersifat komersial, tarif pajaknya 10% (sepuluh persen);

i.      Tontonan film, tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen);

j.      Sirkus, akrobat dan sulap, tarif pajaknya 30% (tiga puluh persen).

·      Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Hiburan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

·      Contoh perhitungan Pokok Pajak Hiburan terutang :

1.       Pajak Hiburan Jenis Karaoke :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hiburan karaoke bulan April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Rp. 50.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Hiburan yang terutang adalah 50% x Rp. 50.000.000 = Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

2.       Pajak Hiburan Jenis Panti Pijat :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hiburan karaoke bulan April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Rp. 10.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Hiburan yang terutang adalah 35% x Rp. 10.000.000 = Rp. 3.500.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah).

3.       Pajak Hiburan Jenis Permainan Ketangkasan :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hiburan permainan billyard bulan April 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Rp. 30.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Hiburan yang terutang adalah 30% x Rp. 30.000.000 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah).

TATA CARA PEMBAYARAN

PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN

Tata cara pembayaran Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan adalah sebagai berikut :

1.    Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan pajak yang bersifat self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang serta membayar sendiri pajaknya sendiri.

2.    Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang berisi data omzet penerimaan bruto dan lampiran rekapitulasi omzet penerimaan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD akan ditetapkan pajak terutangnya secara jabatan.

3.    Pembayaran pajak dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

4.    Pajak disetorkan melalui :

a.       Loket Pembayaran DPPKAD Kota Tegal, Jl. Ki Gede Sebayu Kota Tegal, atau

b.       Loket Bank Jateng, dengan setor ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Tegal, No. Rek. 1.004.00000.2.

 

PAJAK REKLAME

 PAJAK REKLAME

DASAR HUKUM

 1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 2.    Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

 3.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Tegal Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Perwal Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Reklame dan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

 4.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

 

PENGERTIAN PAJAK REKLAME

 ·       Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

 ·       Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame.

 ·       Kategori dan jenis objek pajak reklame, meliputi :

 a.    Reklame Permanen :

 1.    Papan

 2.    Thin plate / shop sign

 3.    Billboard disinari

 4.    Billboard tidak disinari

 5.    Neonbox / neon sign

 6.    Megatron / videotron

 b.    Reklame Non-Permanen

 1.    Reklame kain, yaitu : Spanduk, umbul-umbul, banner, baliho/cover billboard, layar toko/warung/perahu/sun screen

 2.    Reklame selebaran

 3.    Reklame berjalan

 4.    Reklame udara

 5.    Reklame suara

 6.    Reklame film/slide

 

TARIF DAN DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME


·      
Tarif  Pajak Reklame sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame (NSR).

 ·       NSR merupakan penjumlahan antara Harga Dasar Perhitungan Pemasangan (HDPP) dengan Nilai Strategis Lokasi (NSL).

 ·       HDPP adalah perhitungan : harga satuan pemasangan, skor kelas jalan, ukuran media reklame, dan jangka waktu penyelenggaraan.

 ·       NSL adalah perhitungan : nilai kawasan strategis, nilai sudut pandang, nilai lebar jalan, nilai ketinggian reklame, dan skor kepadatan pemanfaatan reklame.

 ·       Objek pajak reklame yang terpasang pada prasarana kota dikenakan Retribusi PKD tanah reklame sesuai ketentuan Perda Kota Tegal No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

 

CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME


Cara perhitungan pajak reklame adalah sebagai berikut :

 1.    Inventarisasi data objek pajak reklame, meliputi :

 ·       Jenis reklame,

 ·       Lokasi jalan,

 ·       Ukuran luas media (untuk media dengan sudut pandang 2 muka, maka luas media dikalikan 2),

 ·       Sudut pandang (jumlah muka dari media : 1 atau 2),

 ·       Ketinggian media (diukur dari permukaan tanah sampai titik tertinggi media),

 ·       Lokasi penempatan media (prasarana : di jalan umum atau non-prasarana : di halaman/bangunan sendiri).

 ·       Jangka waktu pemasangan (disesuaikan dengan satuan waktu terkecil masing-masing jenis reklame).

 2.    Menentukan Kelas Jalan, Lebar Jalan, dan Jenis Kawasan dimana media terpasang (lihat Tabel 1).

 3.    Menentukan HDPP berdasarkan Jenis Reklame dan Kelas Jalan (lihat Tabel 2) kemudian dikalikan Ukuran luas media.

 4.    Menentukan NSL :

 a.    Tentukan Nilai Kawasan berdasarkan Tinggi media, Lebar jalan, Sudut pandang dan Jenis Kawasan (lihat Tabel 3).

 b.    NSL adalah Nilai Kawasan dikalikan dengan Skor Kepadatan berdasarkan Ukuran Media dan Lokasi penempatan media (lihat Tabel 4).

 c.     Untuk jenis reklame non permanen NSL = 0.

 5.    Pajak Reklame yang terutang adalah jumlah HDPP dan NSL tersebut, kalikan dengan jangka waktu pemasangan.

 

 CONTOH MENGHITUNG PAJAK REKLAME :

1.   Data objek reklame :

       -  Jenis Reklame               :    billboard disinari              -  Lokasi Jalan            :    Jl. Ahmad Yani, Jend.

       -  Ukuran luas media         :    3 x 5 = 15m2                             -  Sudut pandang       :    1 muka

       -  Ketinggian                  :    10 m                                -  Lokasi                   :    prasarana

       -  Jangka waktu               :    1 tahun

2.   Tabel 1  :  Jl. Ahmad Yani Jend, Kelas jalan II, Lebar Jalan 18m, Kawasan Strategis 1 (S-1).

3.   Tabel 2  :  HDPP : Jenis Rek. Billb. disinari, Kelas Jalan II Rp. 97.200 x luas 15m2 = Rp. 1.458.000

4.   Tabel 3  :  range tinggi media 8 s/d <11, range lebar jalan >12, Nilai kawasan (S-1) = Rp. 212.500

5.   Tabel 4  :  range luas media 15 s/d <20; loks. pemasangan media prasarana, skor kepadatan 15

6.   N S L       Nilai kawasan Rp. 212.500 x Skor Kepadatan 15 = Rp. 3.187.500

7.   PAJAK REKLAME : HDPP Rp. 1.458.000 + NSL Rp. 3.187.500 = Rp. 4.645.500 /tahun

 


TABEL PERHITUNGAN PAJAK REKLAME


 Tabel 1 : Kelas Jalan, Lebar Jalan dan Jenis Kawasan

No

Nama Jalan

Kls

Jln

Lbr Jln

Jns Kws

 

No

Nama Jalan

Kls

Jln

Lbr Jln

Jns

Kws

1

Kws Alun-alun

I

19

K

 

43

MT Haryono, Jend

II

12

S-1

2

Ababil

III

4

S-2

 

44

Mujaher

IV

4

S-3

3

Abimanyu I

III

4

S-2

 

45

Mukhlas, KH.

IV

5

S-3

4

Ahmad Dahlan

III

6

S-2

 

46

Nakula

IV

5

S-3

5

Ahmad Yani, Jend.

II

18

S-1

 

47

Nanas

IV

5

S-3

6

AR Hakim

II

18

S-1

 

48

Pancasila

II

20

S-1

7

Arjuna

III

8

S-2

 

49

Panggung Baru

IV

4

S-3

8

Asem Tiga

IV

5

S-3

 

50

Panggung Timur

II

7

S-1

9

Batanghari

IV

5

S-3

 

51

Pemuda

II

12

S-1

10

Bawal

III

5

S-2

 

52

P. Kemerdekaan

III

8

S-2

11

Blanak

III

6

S-2

 

53

P. Tendean, Kapt.

II

25

S-1

12

Blimbing

IV

4

S-3

 

54

Proklamasi

II

9

S-1

13

Brawijaya

III

6

S-2

 

55

RA Kartini

II

8

S-1

14

Cabawan

IV

4

S-3

 

56

Ruslani HS

III

5

S-2

15

Cempaka

IV

5

S-3

 

57

S Parman,Mayjen

II

7

S-1

16

Cempedak

IV

5

S-3

 

58

Sangir

III

5

S-2

17

Cendrawasih

IV

5

S-3

 

59

Sawo

IV

5

S-3

18

Cinde

III

5

S-2

 

60

Semeru

III

6

S-2

19

Cipto M, dr.

II

24

S-1

 

61

Serayu

III

7

S-2

20

DI Panjaitan

II

8

S-1

 

62

Setiabudi, dr.

II

9

S-1

21

Diponegoro

II

18

S-1

 

63

Sipelem

III

4

S-2

22

Flores

III

6

S-2

 

64

Slamet Riyadi

II

8

S-1

23

Gajahmada

II

18

S-1

 

65

Sudiarto, Kol.

II

7

S-1

24

Gurami

IV

5

S-3

 

66

Sudibyo, Kapt.

II

17

S-1

25

Halmahera

III

5

S-2

 

67

Sudirman, Jend.

II

17

S-1

26

Hang Tuah

III

7

S-2

 

68

Sugiyono, Kol.

II

18

S-1

27

HOS Cokro

II

10

S-1

 

69

Sultan Agung

II

17

S-1

28

Ismail, Kapt.

III

7

S-2

 

70

Sumbodro

III

10

S-2

29

Jalak Barat

IV

4

S-3

 

71

Suprapto, Letjen.

II

8

S-1

30

Jeruk

IV

4

S-3

 

72

Sutoyo, Mayjen.

II

20

S-1

31

Katamso, Brigjen.

III

7

S-2

 

73

Tentara Pelajar

III

6

S-2

32

Kauman Utara

IV

6

S-3

 

74

Teuku Cik Ditiro

III

6

S-2

33

Perum. Arum

IV

4

S-3

 

75

Teuku Umar

III

6

S-2

34

KS Tubun

II

11

S-1

 

76

Udang

IV

5

S-3

35

Layang

III

4

S-2

 

77

Veteran

II

12

S-1

36

Lumba-lumba

III

5

S-2

 

78

Wahidin S, dr.

II

24

S-1

37

Margadana

III

4

S-2

 

79

Werkudoro

III

6

S-2

38

Martoloyo

II

18

S-1

 

80

Wisanggeni I

III

8

S-2

39

Melati

III

6

S-2

 

81

YOS Sudarso

II

18

S-1

40

Menteri Supeno

III

8

S-2

 

82

Zaenal Arifin, KH.

IV

6

S-3

41

Merak

IV

4

S-3

 

83

Lain-Lain

V

3

S-4

42

Merpati

III

6

S-2

 

K : Khusus, S-1 : Strategis 1, S-2 : Strategis 2

 

 

 

 

 

 

S-3: Strategis 3, S-4 : Strategis 4

 

 Tabel 2 : HDPP (sudah dikalikan tarif pajak 25%)

REKLAME PERMANEN

 

REKLAME NON-PERMANEN

No

Jenis Reklame/ Periode

Kelas Jalan

HDPP (Rp.)

 

No

Jenis Reklame/

Periode

HDPP (Rp.)

1

Papan

(/m2 /th)

I

135.000

 

1

Spanduk

(/m2 /mgg)

3.500

II

72.900

 

III

57.375

 

2

Umbul-umbul

(/m2 /mgg) *k2

5.250

IV

43.200

 

V

30.375

 

3

Banner

(/m2/mgg) *k2

5.250

2

Thin plat / Shop sign

(/m2 /th)

I

165.000

 

II

89.100

 

4

Baliho

(/m2/mgg) *k2

7.875

III

70.125

 

IV

52.800

 

5

Layar toko

(/m2/triwulan)

22.500

V

37.125

 

3

Billboard disinari

(/m2 /th)

I

180.000

 

6

Selebaran

(/lembar /hari)

100

II

97.200

 

III

76.500

 

7

Berjalan

(/m2 /triwulan)

14.625

IV

57.600

 

V

40.500

 

8

Udara

(/bh /triwulan)

900.000

4

Billboard

tidak disinari

(/m2 /th)

I

150.000

 

II

81.000

 

9

Suara

(/kali /hari)

25.000

III

63.750

 

IV

48.000

 

10

Film/slide

(/kali /hari)

2.500

V

33.750

 

5

Neon box/ neon sign

(/m2 /th)

I

225.000

 

 

 

 

II

137.700

 

 

 

 

III

108.375

 

 

 

 

IV

81.600

 

 

 

 

V

57.375

 

 

 

 

6

Megatron/ Videotron

(/m2 /th)

 

3.750.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 3 : NSL sebelum dikalikan skor kepadatan (sudah dikalikan tarif pajak 25%)

No

Tinggi Media

Lebar Jalan

Mu-ka

NILAI KAWASAN (Rp)

Khusus

S-1

S-2

S-3

S-4

1

>=11

>12

1

300.000

250.000

225.000

212.000

200.000

2

312.500

262.500

237.500

225.000

212.500

9 s/d 12

1

262.500

212.500

187.500

175.000

162.500

2

275.000

225.000

200.000

187.500

175.000

7 s/d <9

1

250.000

200.000

175.000

162.500

150.000

2

262.500

212.500

187.500

175.000

162.500

4 s.d <7

1

245.000

195.000

170.000

157.500

145.000

2

257.500

207.500

182.500

170.000

157.500

<4

1

237.500

187.500

162.500

150.000

137.500

2

250.000

200.000

175.000

162.500

150.000

2

8 s/d <11

>12

1

262.500

212.500

187.500

175.000

162.500

2

275.000

225.000

200.000

187.500

175.000

9 s/d 12

1

225.000

175.000

150.000

137.500

125.000

2

237.500

187.500

162.500

150.000

137.500

7 s/d <9

1

212.500

162.500

137.500

125.000

112.500

2

225.000

175.000

150.000

137.500

125.000

4 s.d <7

1

207.500

157.500

132.500

120.000

107.500

2

220.000

170.000

145.000

132.500

120.000

<4

1

200.000

150.000

125.000

112.500

100.000

2

212.500

162.500

137.500

125.000

112.500

No

Tinggi Media

Lebar Jalan

Mu-ka

NILAI KAWASAN (Rp)

Khusus

S-1

S-2

S-3

S-4

3

5 s/d <8

>12

1

250.000

200.000

175.000

162.500

150.000

2

262.500

212.500

187.500

175.000

162.500

9 s/d 12

1

212.500

162.500

137.500

125.000

112.500

2

225.000

175.000

150.000

137.500

125.000

7 s/d <9

1

200.000

150.000

125.000

112.500

100.000

2

212.500

162.500

137.500

125.000

112.500

4 s.d <7

1

195.000

145.000

120.000

107.500

95.000

2

207.500

157.500

132.500

120.000

107.500

<4

1

187.500

137.500

112.500

100.000

87.500

2

200.000

150.000

125.000

112.500

100.000

4

2 s/d <5

>12

1

245.000

195.000

170.000

157.500

145.000

2

257.500

207.500

182.500

170.000

157.500

9 s/d 12

1

207.500

157.500

132.500

120.000

107.500

2

220.000

170.000

145.000

132.500

120.000

7 s/d <9

1

195.000

145.000

120.000

107.500

95.000

2

207.500

157.500

132.500

120.000

107.500

4 s.d <7

1

190.000

140.000

115.000

102.500

90.000

2

202.500

152.500

127.500

115.000

102.500

<4

1

182.500

132.500

107.500

95.000

82.500

2

195.000

145.000

120.000

107.500

95.000

5

<2

>12

1

237.500

187.500

162.500

150.000

137.500

2

250.000

200.000

175.000

162.500

150.000

9 s/d 12

1

200.000

150.000

125.000

112.500

100.000

2

212.500

162.500

137.500

125.000

112.500

7 s/d <9

1

187.500

137.500

112.500

100.000

87.500

2

200.000

150.000

125.000

112.500

100.000

4 s.d <7

1

182.500

132.500

107.500

95.000

82.500

2

195.000

145.000

120.000

107.500

95.000

<4

1

175.000

125.000

100.000

87.500

75.000

2

187.500

137.500

112.500

100.000

87.500

 

Tabel 4 : Skor Kepadatan 

No

Luas Media (m2)

Lokasi Penempatan Media

Prasarana

Non Prasarana

1

<2

1

0,75

2

2 s/d <3

2

1,5

3

3 s/d <4

3

2,25

4

4 s/d <10

6

4,5

5

10 s/d <15

10

7,5

6

15 s/d <20

15

11,25

7

20 s/d <30

20

15

8

30 s/d <40

30

22,5

9

40 s/d <60

40

30

10

60 s/d <80

50

37,5

11

80 s/d <100

75

56,25

12

>=100

100

75

  


SYARAT PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Wajib Pajak telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tegal dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan oleh DPPKAD Kota Tegal.

 

 

PELAYANAN UPT PBB PEMERINTAH KOTA TEGAL

DASAR HUKUM:

1.    UU  No. 28  Thn 2009 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.   Perda  Kota  Tegal  No. 5  Thn  2011  ttg   Pajak  Daerah.

3.   Perwal  Kota  Tegal  No. 59   Thn  2012  ttg   Penerbitan  dan Penyampaian SPPT dan SKPD PBB-P2.

4.   Perwal Kota Tegal No. 60 Thn 2012 ttg Tata cara Pembayaran dan  Penagihan PBB-P2.

5.   SK  Walikota  Tegal  no.  900/155.D/2012  ttg  Penunjukan  PT  Bank  Jateng  sebagai  tempat  Pembayaran PBB Kota Tegal

6.   SK  Walikota Tegal  no . 971.1/69 ttg Jatuh Tempo Pembayaran PBB P2  Kota Tegal  Tahun 2016.  

     JENIS PELYANAN: 

   1.  Pembetulan SPPT

   2.  SPLIT / MUTASI SPPT                  

   3.  Penggabungan SPPT                  

   4.  Perubahan , Ganti Nama /  Alamat                                                          

   5.  Pembatalan  Ketetapan                                

   6.  Pembuatan Salinan SPPT                               

   7.  Klarifikasi  & Validasi Pembayaran

   8.  Pembuatan Keterangan Lunas     

 

BERKAS DENGAN PERSYARATAN  YG LENGKAP AKAN  DIPROSES  LEBIH LANJUT, SETIAP  PERMOHONAN  PELAYANAN TIDAK  DIPUNGUT  BIAYA