PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN

PAJAK DAERAH DAN MANFAATNYA

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat, baik pribadi atau badan berdasarkan undang-undang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan pajak digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

 

DASAR HUKUM

1.    Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2.    Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hotel;

4.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Restoran;

5.    Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Hiburan.

PAJAK HOTEL

·      Pajak Hotel dalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

·      Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

·      Yang termasuk Objek Pajak Hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh hotel, yang meliputi :

1.    fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek antara lain : wisma pariwisata, motel, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan oleh satu Wajib Pajak;

2.    fasilitas penunjang penginapan antara lain : telepon, faksimil, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel;

3.    jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

·      Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

·      Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

·      Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel

·      Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen).

·      Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel.

·      Contoh perhitungan Pokok Pajak hotel terutang :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hotel dalam bulan April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Hotel Rp. 50.000.000,-

b.      Pokok Pajak Hotel yang terutang adalah 10% x Rp. 50.000.000 = Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).

PAJAK RESTORAN

·      Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

·      Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

·      Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain;

·      Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

·      Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran.

·      Bagi pengusaha restoran dan sejenisnya yang telah memungut pajak pada konsumen tetapi nilai penjualannya di bawah Rp. 15.000.000,- perbulan, wajib menyetor pajaknya ke Kas Daerah.

·      Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

·      Tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen).

·      Besaran Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran.

·      Contoh perhitungan Pokok Pajak Restoran terutang :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha restoran dalam bulan April 2015 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Restoran Rp. 45.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Restoran yang terutang adalah 10% x Rp. 45.000.000 = Rp. 4.500.000,- (empat puluh lima juta Rupiah).

PAJAK HIBURAN

·      Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

·      Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

·      Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

·      Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

·      Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah yang yang seharusnya diterima yang dimaksud termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

 

·      Tarif pajak yang ditetapkan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran meliputi :

a.    Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, tarif pajaknya 20% (dua puluh persen);

b.    Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen)

c.     Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya, tarif pajaknya 50% (lima puluh persen);

d.    Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness centre), tarif pajaknya 35% (tiga puluh lima persen);

e.    Permainan billyard, golf dan bowling, tarif pajaknya            30% (tiga puluh persen);

f.     Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, tarif pajaknya  30% (tiga puluh persen);

g.    Pertandingan olah raga berbagai cabang olahraga, tarif pajaknya 15% (lima belas persen).

h.    Pameran yang bersifat komersial, tarif pajaknya 10% (sepuluh persen);

i.      Tontonan film, tarif pajaknya 25% (dua puluh lima persen);

j.      Sirkus, akrobat dan sulap, tarif pajaknya 30% (tiga puluh persen).

·      Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak Hiburan dengan Dasar Pengenaan Pajak.

·      Contoh perhitungan Pokok Pajak Hiburan terutang :

1.       Pajak Hiburan Jenis Karaoke :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hiburan karaoke bulan April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Rp. 50.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Hiburan yang terutang adalah 50% x Rp. 50.000.000 = Rp. 25.00.000,- (dua puluh lima juta Rupiah).

2.       Pajak Hiburan Jenis Panti Pijat :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hiburan karaoke bulan April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Rp. 10.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Hiburan yang terutang adalah 35% x Rp. 10.000.000 = Rp. 3.500.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah).

3.       Pajak Hiburan Jenis Permainan Ketangkasan :

Wajib Pajak “A” mempunyai omzet usaha hiburan permainan billyard bulan April 2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), maka :

a.       Dasar Pengenaan Pokok Pajak Rp. 30.000.000,-.

b.      Pokok Pajak Hiburan yang terutang adalah 30% x Rp. 30.000.000 = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta Rupiah).

TATA CARA PEMBAYARAN

PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN HIBURAN

Tata cara pembayaran Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan adalah sebagai berikut :

1.    Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan merupakan pajak yang bersifat self assessment, dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang serta membayar sendiri pajaknya sendiri.

2.    Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang berisi data omzet penerimaan bruto dan lampiran rekapitulasi omzet penerimaan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Wajib Pajak yang tidak/terlambat menyampaikan SPTPD akan ditetapkan pajak terutangnya secara jabatan.

3.    Pembayaran pajak dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak, keterlambatan pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

4.    Pajak disetorkan melalui :

a.       Loket Pembayaran DPPKAD Kota Tegal, Jl. Ki Gede Sebayu Kota Tegal, atau

b.       Loket Bank Jateng, dengan setor ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Tegal, No. Rek. 1.004.00000.2.