PELAKSANAAN UNDIAN PBB KOTA TEGAL TH. 2019

Tegal - Untuk meningkatkan motivasi kepada warga Kota Tegal sebagai wajib pajak agar semakin taat pajak, bukan saja mencerminkan sebagai masyarakat yang bijak taat pajak. Warga Kota Tegal juga juga menjadi orang yang beruntung karena warga yang taat pajak memiliki hak mengikuti undian berhadiah sepeda motor dan barang barang elektronik sebagai hadiah hiburan serta puluhan doorprize yang menarik.

Hal itu terungkap ketika pemerintah Kota Tegal melalui Badan Keuangan Daerah mengadakan Gebyar Undian PBB Kota Tegal Tahun 2019, Rabu (27/11/2019) yang bertempat di Pendopo Ki Gede Sebayu komplek Balaikota Tegal.

Dalam sambutannya Wakil Walikota Tegal Muhammad Jumadi, ST. MM menyampaikan bahwa acara ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Kota Tegal kepada wajib pajak atas kesadaraanya dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Read more: PELAKSANAAN UNDIAN PBB KOTA TEGAL TH. 2019

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL

pendapatan

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (income) untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah Pusat (subsidi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi ( UU No.33 Tahun 2004).

Read more: OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL

Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah di Lingkungan Pemkot Tegal

arahan wakil walikota tegal

Semarang – Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST. MM meminta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh Kota Tegal agar di pertahankan, kuncinya kata Jumadi Pejabat Pengurus Barang di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tidak boleh menyepelekan setiap mutasi barang / aset di instansinya.

Hal itu disampaikan Jumadi saat memberikan ceramahnya di hadapan 65 Pejabat Pengurus Barang pada kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Senin (21/10) di Balai Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Jumadi menilai bahwa kegagalan sebuah Kota/Kabupaten dalam meriah predikat WTP salah satunya yakni jika barang /aset yang tidak tercatat dengan baik. Karena itu dirinya berpesan agar pekerjaan sebagai pengurus barang /aset agar tidak dijadikan beban, namun harus dinikmati.

 Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Dengan menikmati pekerjaan, kata Jumadi hasil akan maksimal sehingga sehingga predikat WTP yang sudah diperoleh dengan payah dapat dipertahankan. Karena itu dirinya meminta momentum Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang/Aset Daerah kepada 65 pengurus barang diharapkan menjadi ajang belajar sekaligus berbagi wawasan antar pengurus barang sekaligus mempererat hubungan sebagai sebuah tim. “Rapatkan barisan,” Together We Can Achieve More,”pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj.Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin bahkan mewanti wanti kepada jajaran kepala OPD agar tidak asal menyerahkan pergerakan aset/barang kepada staf tanpa memonitornya.

” Manajemen aset kedepan aset harus baik, jangan sampai ada catatanya namun tidak ada barangnya begitu juga sebaliknya,”ucapnya.

Selian itu, Pj. Sekda juga meminta untuk memperhatikan penghapusan barang terutama bagi item yang di rekomendasikan untuk dihapus oleh BPK. “Termasuk saat uji petik oleh BPK,setiap mutasi /pergerakan harus tercatat dengan baik,”tutup Pj. Sekda.

Hadir memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut Kepala Subauditorat Jateng 1 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bagus Kurniawan terkait kiat kiat mempertahankan predikat Opini WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

 .