Articles View Hits
12114

We have 4 guests and no members online

STATISTIK

023802
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
55
45
100
22296
2643
2494
23802

Your IP: 3.233.215.231
2020-02-24 16:51

PELAKSANAAN UNDIAN PBB KOTA TEGAL TH. 2019

Tegal - Untuk meningkatkan motivasi kepada warga Kota Tegal sebagai wajib pajak agar semakin taat pajak, bukan saja mencerminkan sebagai masyarakat yang bijak taat pajak. Warga Kota Tegal juga juga menjadi orang yang beruntung karena warga yang taat pajak memiliki hak mengikuti undian berhadiah sepeda motor dan barang barang elektronik sebagai hadiah hiburan serta puluhan doorprize yang menarik.

Hal itu terungkap ketika pemerintah Kota Tegal melalui Badan Keuangan Daerah mengadakan Gebyar Undian PBB Kota Tegal Tahun 2019, Rabu (27/11/2019) yang bertempat di Pendopo Ki Gede Sebayu komplek Balaikota Tegal.

Dalam sambutannya Wakil Walikota Tegal Muhammad Jumadi, ST. MM menyampaikan bahwa acara ini adalah sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Kota Tegal kepada wajib pajak atas kesadaraanya dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Read more: PELAKSANAAN UNDIAN PBB KOTA TEGAL TH. 2019

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL

pendapatan

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (income) untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah Pusat (subsidi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi ( UU No.33 Tahun 2004).

Read more: OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL