LELANG MATERIAL HASIL BONGKARAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA TEGAL

Details

Written by Super User

       PENGUMUMAN LELANG

 Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dengan perantaraan KPKNL Tegal akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Daerah (Material Bongkaran Bangunan) milik Pemerintah Kota Tegal yang dijual dalam 1 (satu) paket dengan rincian sebagai berikut :

 Syarat-Syarat Lelang :

 1.    Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website : www.lelang.go.id

 2.    Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website di atas;

 3.    Besarnya uang jaminan lelang yang disetor ke rekening KPKNL Tegal melalui fasilitas VA (Virtual Account) harus sama (tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih) dengan besarnya uang jaminan yang tersebut pada pengumuman lelang dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;

 4.    Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;

 5.    Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya.

 Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

 ·         Cara penawaran Close Bidding dengan mengakses url www.lelang.go.id

 ·        Peserta dapat langsung memberikan penawaran sejak pengumuman tayang di website sampai dengan batas akhir waktu penawaran pada hari Rabu, 8 Juli 2020 pukul 10.00  Waktu Server berdasarkan WIB

 ·         Penetapan pemenang lelang : Rabu, 8 Juli 2020  pukul 10.00  Waktu Server berdasarkan WIB

 ·         Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;

 ·         Bea lelang pembeli : 2 % dari harga lelang;

 ·         Tempat pelaksanaan lelang : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Jl. Ki Gede Sebayu No. 5 TegalKPKN Tegal, Jalan KS. Tubun No.12 Kota Tegal

 ·         Waktu dan tempat melihat objek lelang : Pada lokasi objek lelang yaitu :

 ~ SD Slerok 3 Tegal di Sumbodro Slerok Tegal

 ~ SD Cabawan 2 Tegal di Jl.Sultan Hasanudin Rt 02/04 Cabawan Tegal,

 ~ PKG SD Krandon 4 Tegal di Jl. Banda Aceh Krandon Tegal

 ~ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal di Jl. Proklamasi No. 11  Tegal

 Pada jam kerja sejak tanggal pengumuman lelang ini terbit sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang;

 ·         Informasi lebih lanjut hubungi Panitia Penjualan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal No.Telp (0283) 355137 – 355138 atau KPKNL Tegal Jalan KS. Tubun No.12 Kota Tegal (0283) 324986.

Tegal, 3 Juli 2020

Ttd.

Panitia Penjualan BMD

Pemkot Tegal Tahun 2020

 ================================================================================================================================================================

LELANG KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA TEGAL

Details

Written by Super User

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL

Details

Written by Super User

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (income) untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah Pusat (subsidi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi ( UU No.33 Tahun 2004).

Read more: OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL

Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah di Lingkungan Pemkot Tegal

Details

Written by Super User

Semarang – Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST. MM meminta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh Kota Tegal agar di pertahankan, kuncinya kata Jumadi Pejabat Pengurus Barang di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tidak boleh menyepelekan setiap mutasi barang / aset di instansinya.

Hal itu disampaikan Jumadi saat memberikan ceramahnya di hadapan 65 Pejabat Pengurus Barang pada kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Senin (21/10) di Balai Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Jumadi menilai bahwa kegagalan sebuah Kota/Kabupaten dalam meriah predikat WTP salah satunya yakni jika barang /aset yang tidak tercatat dengan baik. Karena itu dirinya berpesan agar pekerjaan sebagai pengurus barang /aset agar tidak dijadikan beban, namun harus dinikmati.

Dengan menikmati pekerjaan, kata Jumadi hasil akan maksimal sehingga sehingga predikat WTP yang sudah diperoleh dengan payah dapat dipertahankan. Karena itu dirinya meminta momentum Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang/Aset Daerah kepada 65 pengurus barang diharapkan menjadi ajang belajar sekaligus berbagi wawasan antar pengurus barang sekaligus mempererat hubungan sebagai sebuah tim. “Rapatkan barisan,” Together We Can Achieve More,”pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj.Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin bahkan mewanti wanti kepada jajaran kepala OPD agar tidak asal menyerahkan pergerakan aset/barang kepada staf tanpa memonitornya.

” Manajemen aset kedepan aset harus baik, jangan sampai ada catatanya namun tidak ada barangnya begitu juga sebaliknya,”ucapnya.

Selian itu, Pj. Sekda juga meminta untuk memperhatikan penghapusan barang terutama bagi item yang di rekomendasikan untuk dihapus oleh BPK. “Termasuk saat uji petik oleh BPK,setiap mutasi /pergerakan harus tercatat dengan baik,”tutup Pj. Sekda.

Hadir memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut Kepala Subauditorat Jateng 1 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bagus Kurniawan terkait kiat kiat mempertahankan predikat Opini WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

 .