Articles View Hits
9720

We have 2 guests and no members online

STATISTIK

016456
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
32
61
16128
727
1114
16456

Your IP: 103.12.164.2
2019-08-20 05:14

KOTA TEGAL MENERIMA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

BPK RI Perwakilan Jateng memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 26 pemerintah kota atau kabupaten. Predikat itu disampaikan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Selasa (28/5/2019). Laporan Hasil Pemeriksaan tahun 2018 itu diserahkan langsung oleh Kepala Pewakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali kepada ketua DPRD dan kepala daerah dari masing-masing Pemda.

Bagi Kota Tegal, penerimaan opini WTP atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan prestasi yang membanggakan setelah sekian lama tidak memperoleh opini tersebut ( Terakhir opini WTP yang diterima Pemkot Tegal pada 2012 lalu). Kota Tegal termasuk dari tiga pemerintah daerah di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan nilai, selain Kabupaten Rembang dan Kabupaten Klaten.

Penghargaan dari BPK RI berupa opini WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018 diterima oleh Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, SE., MM dan Ketua DPRD Kota Tegal Edy Suripno, SH. Walikota Tegal bersyukur karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2018 mendapat opini WTP. Menurut Walikota, penghargaan tersebut merupakan kerja keras dari segenap perangkat daerah Pemerintah Kota Tegal.

Untuk diketahui bahwa BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan keuangan. Pertama pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Lalu pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Kemudian juga pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lainnya.

Ada empat opini yang bisa diberikan BPK kepada entitas. Yakni WTP/unqualified opinion, WDP/qualified opinion, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau Disclaimer opinion, dan Tidak Wajar (TW) atau adverse opinion.

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kemudian opini WDP diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

Read more: KOTA TEGAL MENERIMA OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)

Pemkot Tegal Mulai Berlakukan Pembayaran Pajak Online

TEGAL – Pemerintah Kota Tegal kini menerapkan pembayaran pajak melalui online. Hal tersebut ditandai dengan Launching dan Sosialisasi Sistem Pembayaran Pajak Daerah Kota Tegal Secara Online, oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Selasa (14/5) di Hotel Pesona Kota Tegal. Pembayaran pajak dengan sistem online ini sudah bisa digunakan untuk pajak bulan april 2019 yang belum dibayarkan. Wali Kota Tegal dalam sambutannya menyampaikan, saat ini kebutuhan bagi masyarakat penerima pelayanan pemerintah adalah pelayanan yang praktis, modern dan mudah. Karena itu, Pemerintah Kota Tegal menyiapkan sistem pembayaran pajak dengan sistem online, yang tentunya berbeda dengan sistem manual. 

Selain kemudahan bagi wajib pajak, menurutnya, Pemerintah Kota Tegal akan lebih mudah dalam mengontrol pendapatan di bidang pajak. Dengan sistem online tersebut, Pemerintah dapat mengontrol, bukan lagi perbulan, melainkan bisa mengontrol penerimaan pajak secara real time. Kontrol dan pengawasan bisa dilakukan setiap waktu, tidak bisa dimanipulasi, di-markup atau di-markdown. Dedy Yon berharap Pemkot Tegal bisa bersinergi dengan wajib pajak dan akan berupaya mempermudah dalam pelayanan. Khususnya dalam pembayaran Pajak. Senada dengan Wali Kota Tegal, Wakil Wali Kota Tegal, M. Jumadi menyampaikan pembayaran pajak dengan sistem online ini merupakan salah satu rintisan smartcity. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap semua pengusaha kota Tegal bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Tegal. “Pada prinsipnya Pemerintah tidak mau mempersulit pengusaha. Bagaimana Pemerintah Kota memberi kemudahan pelayanan pembayaran pajak kepada wajib pajak diimbangi dengan bagaimana wajib pajak memberikan kewajibannya,” tutur Jumadi.

 

Read more: Pemkot Tegal Mulai Berlakukan Pembayaran Pajak Online

LELANG KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA TEGAL 2019

PENGUMUMAN LELANG

Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dengan perantaraan KPKNL Tegal akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas) Milik Pemerintah Kota Tegal sebagai berikut :

NO

JENIS KENDARAAN

MERK

TYPE

NO. POLISI

Tahun Kendin

 PENETAPAN  HARGA LIMIT  (Rp)

NILAI JAMINAN  (Rp)

 

Kendaraan Roda 2

 

 

 

 

 

 

1

SPM/SPD MOTOR

HONDA

GLP III SPORT

G 9923 AE

 2003

 1.000.000

 500.000

2

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

CRIPTON/T105 E

G 9636 AE

 2001

 650.000

 300.000

3

SPM/SPD MOTOR

HONDA

GLP III SPORT

G 9904 AE

 2003

 1.050.000

 500.000

4

SPM/SPD MOTOR

HONDA

NF100

G 9963 E

2000

 750.000

 350.000

5

SPM/SPD MOTOR

HONDA

NF100

G 9964 E

2000

 750.000

 350.000

6

SPM/SPD MOTOR

HONDA

NF100

G 9973 E

2000

 800.000

 400.000

7

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

VEGA R/T105 E

G 9695 E

1999

 850.000

 400.000

8

SPM/SPD MOTOR

HONDA

ASTREA/C100

G 9665 AE

1996

 800.000

 400.000

9

SPM/SPD MOTOR

HONDA

GLP II

G 9699 AE

1996

 970.000

 450.000

 

PAKET 1

 

 

 

 

 

 

1

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

V100 E

G 9899 E

 1995

 

 

2

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

V100 E

G 9930 AE

 1993

 1.790.000

 850.000

3

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

V100 E

G 9872 AE

1998

 

 

4

SPM/SPD MOTOR

SUZUKI

A100 X

G 9913 E

1995

 

 

 

PAKET 2

 

 

 

 

 

 

1

SPM/SPD MOTOR

SUZUKI

RC100

G 9916 E

1995

 

 

2

SPM/SPD MOTOR

SUZUKI

A100 X

G 9910 E

1995

 

 

3

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

V100 E

G 9617 E

1995

 2.100.000

 1.050.000

4

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

V100 E

G 9873 E

1995

 

 

5

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

CRIPTON/T105 E

G 9923 E

2000

 

 

 

PAKET 3

 

 

 

 

 

 

1

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

V100 E

G 9870 E

1995

 

 

2

SPM/SPD MOTOR

SUZUKI

RC100

G 9605 AE

1995

 

 

3

SPM/RODA TIGA

TOSSA

SUPER HERCULES TSZ 200-2

G 9928 E

2005

 2.250.000

 1.100.000

4

SPM/SPD MOTOR

SUZUKI

RC100

G 9914 E

1995

 

 

5

SPM/SPD MOTOR

YAMAHA

VEGA R/T105 E

G 9869 E

1999

 

 

 

Kendaraan Roda 4

 

 

 

 

 

 

1

MPNP/STATION WAGON

TOYOTA

INNOVA G/TGN40R GKMDKD

G 8 AE

2006

 65.000.000

 18.000.000

2

MPNP/MINIBUS

TOYOTA

KIJANG SPR LG/KF83

G 9503 SE

2001

 50.000.000

 15.000.000

3

MPNP/MINIBUS

TOYOTA

KJG GRAND LG/KF83

G 9508 WE

2002

 52.000.000

 15.000.000

4

MPNP/MINIBUS

TOYOTA

KJG GRAND LUX / RZF81RGRMNE10

G 9501 YE

2002

 52.000.000

 15.000.000

5

MPNP/SEDAN

TOYOTA

NEW CAMRY 2.4 AT/ACV30R-JEPNKD

G 9505 ZN

2006

 74.000.000

 20.000.000

6

MBRG/L.TRUCK TANKI

TOYOTA

DYNA RINO/BY43 (6B)

G 9501 UE

2001

 36.000.000

 10.000.000

7

MBRG/L.TRUCK TANKI

TOYOTA

DYNA RINO/BY43 (6B)

G 9502 UE

2001

 36.000.000

 10.000.000

8

MPNP/MINIBUS

TOYOTA

AVANZA 1.3/F601RM-GMMEJ

G 9502 PE

2005

 49.000.000

 15.000.000

9

MPNP/MINIBUS

TOYOTA

AVANZA 1.3/F601RM-GMMEJ

G 9504 PE

2005

 49.000.000

 15.000.000

10

MPNP/MINIBUS

TOYOTA

AVANZA 1.3/F601RM-GMMEJ

G 9507 PE

2005

 49.000.000

 15.000.000

  Syarat - Syarat Lelang :

Read more: LELANG KENDARAAN DINAS PEMERINTAH KOTA TEGAL 2019

Wakil Walikota Tegal Serahkan LKPD Unaudited 2018 ke BPK Jateng Tepat Waktu

Wakil walikota tegal serahkan LKPD 2018

Kota Tegal: Wakil Walikota Tegal, H.Muhammad Jumadi, S.T., M.M., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam penyerahan yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah itu, Jumadi didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal sekaligus menjabat sebagai Inspektur (Praptomo Wirjadarsana), dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal(Drs.R.Supriyanta.MSi).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, mengapresiasi kinerja seluruh Kepala Daerah dalam pengajuan LKPD dengan tepat waktu. “Semoga dengan diterimanya LKPD akan tepat waktu akan lebih baik,” papar Ayub, Jumat (29/3/2019) pagi

wakil walikota tegal

Dihadiri para Kepala Daerah yang hadir, Ayub memberikan strategi dalam mempertahankan pendapat LKPD.Salah satunya, menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan dari BPK. Memperkuat SPI dalam rangka pencegahan, perlindungan dan perbaikan kesalahan. Meningkatkan kapasitas SDM pengelolaan keuangan, TI dan Inspektorat.

Menurutnya, Jawa Tengah termasuk daerah yang tertinggi dalam penyampaian penyelesaian LKPD. Terkait dengan kerjasama antara BPK Jawa Tengah dengan Kepala Daerah di Jawa Tengah

Ayub menjelaskan tentang itu setelah penyerahan LKPD ini, meminta akan ada tim audit yang datang ke masing-masing daerah untuk mengakses dan memeriksa dokumen. Pemeriksaan akan berlangsung mulai dari 4 April hingga dengan 3 Mei 2019

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan oleh Wakil Walikota Tegal kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Penyerahan LKPD juga diikuti dengan penyerahan Laporan Hasil Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh Inspektorat Kota Tegal dan beberapa dokumen pendukung lainnya