Articles View Hits
20923

We have 2 guests and no members online

STATISTIK

043046
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
68
85
760
41453
3082
2274
43046

Your IP: 18.207.106.142
2020-09-26 21:09

LELANG KENDARAAN DINAS KONDISI SCRAP MILIK PEMERINTAH KOTA TEGAL

PENGUMUMAN LELANG

 Badan Keuangan Daerah Kota Tegal dengan perantaraan KPKNL Tegal akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas Kondisi Scrap) milik Pemerintah Kota Tegal dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran terbuka (Open Bidding) sebagai berikut :

 

No.

URAIAN

NILAI LIMIT

Rp)

Besaran Jaminan (Rp)

1.

Kendaraan dinas kondisi scrap dijual dalam satu paket

9.000.000

4.000.000

 

Syarat-Syarat Lelang :

1.    Peserta lelang harus memiliki akun yang telah terverifikasi pada website : www.lelang.go.id

2.    Syarat ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada website di atas;

3.    Besarnya uang jaminan lelang yang disetor sekaligus (tanpa dicicil) ke rekening KPKNL Tegal melalui fasilitas VA (Virtual Account) harus sama (tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih) dengan besarnya uang jaminan yang tersebut pada pengumuman lelang dan sudah efektif diterima selambat-lambatnya satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang;

4.    Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;

5.    Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya;

6.    Setiap peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang yang ditawar;

7.    Peserta Lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundang yang berlaku;

 

 Deskripsi Pelaksanaan Lelang :

·        Cara penawaran Open Bidding dengan mengakses website : www.lelang.go.id

·        Pelaksanaan lelang                   : hari Selasa, tanggal 08 September 2020

·        Waktu Penawaran                     : 08:00 waktu server berdasarkan WIB s.d. 10:00 waktu server berdasarkan WIB (2 jam sebelum penetapan)

·        Waktu Penetapan                        : 10:00 waktu server berdasarkan WIB

·        Tempat pelaksanaan lelang      : Kantor Badan Keuangan Daerah Kota Tegal Jalan Ki Gede Sebayu No. 5, Kota Tegal

·        Pelunasan harga lelang            : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

·        Bea lelang pembeli                   : 2 % dari harga lelang

·        Waktu dan tempat melihat objek lelang     : ~   Kendaraan Roda 2 di Garasi Pemkot Tegal Jl. Ki Gede Sebayu Kota Tegal,

                                                                          ~  Kendaraan Roda 4 di UPTD TPA Sampah Dinas  Lingkungan Hidup Jl. Mataram Muarareja Kota Tegal

 Pada Jam Kerja sejak tanggal pengumuman lelang ini terbit sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang;

 

Informasi lebih lanjut hubungi Panitia Penjualan di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal

No.Telp (0283) 355137 – 355138 atau

KPKNL Tegal Jalan KS. Tubun No.12 Kota Tegal (0283) 324986.

  

Tegal, 3 September 2020

Ttd.

 Panitia Penjualan BMD

 

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL

pendapatan

Setiap daerah memiliki sumber daya tersendiri yang bisa mereka pakai guna menghasilkan pendapatan (income) untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonominya sesuai dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai  dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah Pusat (subsidi).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi ( UU No.33 Tahun 2004).

Read more: OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA TEGAL

Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah di Lingkungan Pemkot Tegal

arahan wakil walikota tegal

Semarang – Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST. MM meminta predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh Kota Tegal agar di pertahankan, kuncinya kata Jumadi Pejabat Pengurus Barang di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal tidak boleh menyepelekan setiap mutasi barang / aset di instansinya.

Hal itu disampaikan Jumadi saat memberikan ceramahnya di hadapan 65 Pejabat Pengurus Barang pada kegiatan Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Senin (21/10) di Balai Pendidikan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Jumadi menilai bahwa kegagalan sebuah Kota/Kabupaten dalam meriah predikat WTP salah satunya yakni jika barang /aset yang tidak tercatat dengan baik. Karena itu dirinya berpesan agar pekerjaan sebagai pengurus barang /aset agar tidak dijadikan beban, namun harus dinikmati.

 Pelatihan Teknis Pengelolan Barang /Aset Daerah bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal

Dengan menikmati pekerjaan, kata Jumadi hasil akan maksimal sehingga sehingga predikat WTP yang sudah diperoleh dengan payah dapat dipertahankan. Karena itu dirinya meminta momentum Pelatihan Teknis Pengelolaan Barang/Aset Daerah kepada 65 pengurus barang diharapkan menjadi ajang belajar sekaligus berbagi wawasan antar pengurus barang sekaligus mempererat hubungan sebagai sebuah tim. “Rapatkan barisan,” Together We Can Achieve More,”pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pj.Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin bahkan mewanti wanti kepada jajaran kepala OPD agar tidak asal menyerahkan pergerakan aset/barang kepada staf tanpa memonitornya.

” Manajemen aset kedepan aset harus baik, jangan sampai ada catatanya namun tidak ada barangnya begitu juga sebaliknya,”ucapnya.

Selian itu, Pj. Sekda juga meminta untuk memperhatikan penghapusan barang terutama bagi item yang di rekomendasikan untuk dihapus oleh BPK. “Termasuk saat uji petik oleh BPK,setiap mutasi /pergerakan harus tercatat dengan baik,”tutup Pj. Sekda.

Hadir memberikan pengarahan dalam kegiatan tersebut Kepala Subauditorat Jateng 1 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Bagus Kurniawan terkait kiat kiat mempertahankan predikat Opini WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

 .